TEBO — Pengakuan pengusaha Pertashop di Jalan 9, Desa Perintis Makmur, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, menjadi sorotan. Muaz, yang diketahui merupakan mantan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), mengaku membeli Pertalite dari pelangsir untuk dijual kembali melalui pom mini di samping Pertashop miliknya.
Pengakuan tersebut disampaikan Muaz saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (23/10/2026). Ia secara terbuka menjelaskan bahwa Pertalite yang dijualnya bukan berasal dari pasokan resmi Pertashop.
“Pertalit saya beli dari pelansir, pelansir beli di SPBU. Klw pertashop tidak ada suplay pertalite, yg ada Pertamax,” kata Muaz, Jumat (23/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri rantai distribusi Pertalite yang diperdagangkan di lokasi tersebut, mulai dari sumber pembelian, proses pengangkutan, hingga legalitas penjualan kembali kepada masyarakat.
Pasalnya, Pertalite merupakan jenis bahan bakar yang mendapat pengaturan pemerintah. Jika BBM tersebut diperoleh melalui praktik pelangsiran yang melanggar ketentuan distribusi atau berasal dari penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka pihak-pihak yang terlibat perlu diperiksa sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Sorotan lainnya, Pertalite di lokasi tersebut dilaporkan dijual dengan harga Rp13.000 per liter, lebih tinggi dibandingkan harga acuan Rp10.000 per liter yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian praktik penjualan dengan ketentuan harga dan distribusi BBM yang berlaku.
BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, serta aparat penegak hukum diminta tidak berhenti pada pengakuan tersebut. Penelusuran perlu dilakukan untuk memastikan asal-usul pasokan, pihak yang memasok, serta apakah proses pengadaan dan penjualan BBM itu sesuai ketentuan.
Aparat juga diharapkan memeriksa kemungkinan adanya penyimpangan dalam rantai distribusi, termasuk apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti agar persoalan ini terang benderang.
Hingga berita ini ditulis, pengakuan Muaz tersebut menjadi dasar perlunya klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut oleh instansi terkait. Dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.









































Discussion about this post