TEBO — Dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, semakin menjadi sorotan. Kali ini, muncul dugaan adanya modus penggunaan anggota keluarga untuk menjalankan aktivitas pertambangan ilegal yang disebut-sebut berkaitan dengan Kepala Desa Bungo Tanjung, Irdiansyah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas PETI tersebut diduga bukan dijalankan secara langsung oleh kepala desa, melainkan melibatkan pihak keluarga yang berada di lapangan. Namun, aktivitas pertambangan itu diduga merupakan bagian dari usaha PETI milik Irdiansyah.
Dugaan tersebut menambah panjang daftar persoalan yang menyeret nama sejumlah aparatur Pemerintah Desa Bungo Tanjung dalam aktivitas tambang emas ilegal.
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dugaan keterlibatan PETI tidak hanya mengarah kepada satu orang, melainkan sejumlah unsur pemerintahan desa.
“Setahu kami, bukan hanya satu orang. Seperangkat pemerintah desa, termasuk kepala desa, diduga ikut bermain PETI. Bahkan, ada dugaan aktivitas yang dijalankan melalui tangan keluarga agar tidak terlihat secara langsung. Kami berharap persoalan ini benar-benar diperiksa, jangan sampai masyarakat kecil saja yang ditindak,” ungkap warga tersebut.
Warga itu juga berharap aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Tebo tidak menutup mata terhadap informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kalau memang benar ada keterlibatan aparatur desa, tentu harus ditindak. Jangan sampai orang yang seharusnya mengawasi dan melarang PETI justru diduga menjadi bagian dari aktivitas tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Kades Irdiansyah dikonfirmasi membantah dirinya terlibat aktivitas PETI.
Saat dikonfirmasi media ini, Irdiansyah menyatakan tidak memiliki usaha PETI sebagaimana informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Yang jelas sayo dak punyo,” ujar Irdiansyah singkat saat memberikan klarifikasi.
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan informasi masyarakat setempat. Menurut warga, aktivitas peti diduga milik kades sudah lama beroperasi.
Selain nama Irdiansyah, sebelumnya turut mencuat nama Abastari yang disebut sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Asbullah selaku Sekretaris Desa, serta Hanafi yang menjabat Bendahara Desa.
Hanafi bahkan diduga memiliki mesin dompeng yang digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin.
Dugaan tersebut menjadi semakin serius apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Bupati Tebo Nomor 400.10.2.2/0934/PMD/2026 tentang Larangan Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Dalam surat edaran yang ditandatangani Bupati Tebo Agus Rubiyanto itu, seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin secara tegas dilarang di wilayah Kabupaten Tebo.
Bahkan, camat, kepala desa, dan ketua BPD diinstruksikan untuk melakukan inventarisasi, pengawasan, serta melaporkan setiap aktivitas PETI kepada pihak berwenang.
Pada poin ketiga, surat edaran tersebut juga menegaskan bahwa kepala desa, ketua BPD, sekretaris BPD, anggota BPD, maupun perangkat desa yang diduga terlibat PETI, baik sebagai pelaku, pemodal maupun pihak yang melindungi, dapat diduga melanggar Pakta Integritas Jabatan.
Mereka juga dapat diperiksa oleh Tim Pemberian Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Kabupaten Tebo.
Munculnya dugaan bahwa aktivitas PETI dijalankan melalui keterlibatan anggota keluarga tentu perlu ditelusuri lebih jauh. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya melihat siapa yang berada di lokasi pertambangan, tetapi juga menelusuri siapa pemodal, pemilik mesin, pengendali operasional, hingga pihak yang menikmati hasil tambang.
Publik kini menunggu langkah Camat Tebo Ulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tebo, serta aparat kepolisian untuk menindaklanjuti informasi tersebut secara transparan dan profesional.
Sementara itu, konfirmasi terhadap Abastari, Asbullah, dan Hanafi terkait dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas PETI masih terus diupayakan. Konfirmasi juga akan dilakukan kepada Camat Tebo Ulu dan Pemerintah Kabupaten Tebo mengenai dugaan keterlibatan sejumlah aparatur desa tersebut.
Apabila dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait terbukti melalui proses pemeriksaan, mereka harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.









































Discussion about this post