TEBO — Dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah nama yang mencuat dalam dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut justru berasal dari unsur pemerintahan desa.
Sedikitnya empat nama disebut-sebut diduga terlibat dalam aktivitas PETI, yakni Irdiansyah selaku Kepala Desa Bungo Tanjung, Abastari selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Asbullah selaku Sekretaris Desa (Sekdes), serta Hanafi yang menjabat sebagai Bendahara Desa.
Bahkan, Hanafi diduga memiliki mesin dompeng yang digunakan untuk aktivitas penambangan emas ilegal tersebut.
Dugaan keterlibatan sejumlah aparatur desa ini menjadi perhatian serius. Sebab, Pemerintah Kabupaten Tebo sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Tebo Nomor 400.10.2.2/0934/PMD/2026 tentang Larangan Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Dalam surat edaran yang ditandatangani Bupati Tebo Agus Rubiyanto tersebut, ditegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin dilarang di wilayah Kabupaten Tebo.
Bahkan, camat, kepala desa, dan ketua BPD diinstruksikan untuk aktif menginventarisasi, mengawasi, serta melaporkan setiap aktivitas PETI kepada pihak berwenang, baik secara lisan maupun tertulis.
Lebih jauh, pada poin ketiga surat edaran tersebut, Bupati secara tegas menyebutkan bahwa kepala desa, ketua BPD, sekretaris BPD, anggota BPD, dan perangkat desa yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI, baik sebagai pelaku, pemodal maupun pihak yang melindungi, dapat diduga melanggar Pakta Integritas Jabatan.
Mereka juga dapat diperiksa oleh Tim Pemberian Penghargaan dan Sanksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Kabupaten Tebo.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan surat edaran tersebut di tingkat desa. Sebab, aparatur pemerintahan desa yang semestinya menjadi garda terdepan dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas PETI justru namanya mencuat dalam dugaan keterlibatan tambang ilegal.
Apabila dugaan tersebut terbukti, para pihak terkait dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik pun menantikan langkah Camat Tebo Ulu dan Pemerintah Kabupaten Tebo untuk menindaklanjuti informasi tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap aparatur Desa Bungo Tanjung yang namanya disebut.
Kepala Desa Irdiansyah, saat dikonfirmasi membantah adanya aktivitas PETI yang ia jalankan. Hal ini berbeda dengan informasi yang menyebutkan kades menjalankan aktivitas peti.
“Yang jelas tidak ada,” ucapnya singkat, Senin malam (09/11/2026).
Hal senada juga dijawab oleh Bendahara Desa Hanafi.
Sementara itu anggota BPD Abastari dan Sekretaris Desa Asbullah, tidak merespon konfirmasi terkait dugaan keterlibatan mereka dalam aktivitas PETI.
Konfirmasi juga akan dilakukan kepada Camat Tebo Ulu dan Pemerintah Kabupaten Tebo terkait langkah pengawasan serta kemungkinan pemeriksaan terhadap aparatur desa tersebut.









































Discussion about this post