Baru beberapa hari lalu, 7 November 2026, genap sembilan tahun sejak Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang tampak sepele: kolom agama di KTP. Bagi kebanyakan orang, kolom itu hanya satu baris di antara baris-baris lain. Bagi penghayat kepercayaan, baris itu pernah menentukan apakah mereka bisa mencari pekerjaan, mencatatkan pernikahan, atau mendapat pemakaman yang layak tanpa dipersulit (Anggriawan, 2020).
Kasus ini menyimpan pertanyaan yang jauh lebih besar dari urusan administrasi: ketika negara berurusan dengan warganya, yang dilihat itu warga, atau sekadar berkas
Sebelum 2017, kolom agama di dokumen kependudukan penghayat kepercayaan dikosongkan atau hanya diberi tanda strip. Dampaknya terasa di banyak sisi hidup: mencari kerja, mencatatkan pernikahan, dan mengurus pemakaman (Anggriawan, 2020), hingga mengakses layanan pendidikan (PSHK FH UII & Mahkamah Konstitusi RI, 2023).
Keadaan ini makin sulit karena jumlah mereka sendiri tidak pernah terdata dengan pasti. Sensus Penduduk 2010 mencatat 299.617 penghayat kepercayaan, sekitar 0,13 persen penduduk, sedangkan perkiraan Kemendikbud menyebut 10 sampai 12 juta orang. Kementerian itu juga mencatat 187 organisasi penghayat di 13 provinsi pada 2017 (Tirto.id, t.t.; Jawa Pos, 2017a).
Persoalan ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pada 7 November 2017, MK mengabulkan permohonan para penghayat melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 (Mahkamah Konstitusi, 2017), sehingga penghayat kepercayaan dapat dicatat dalam kolom agama pada KTP elektronik dan Kartu Keluarga. Pelaksanaannya tidak instan. Sehari setelah putusan, Dukcapil menyatakan butuh sekitar satu bulan untuk membenahi sistem informasinya (Jawa Pos, 2017b), dan kolom kepercayaan dilaporkan baru tercetak di KTP elektronik pada 2019 (Good News from Indonesia, 2019).
Yang menarik, aturan sebelumnya dijalankan sesuai prosedur. Petugas tidak melanggar apa pun yang tertulis. Tetapi prosedur yang rapi ternyata tetap bisa menyingkirkan sekelompok warga dari layanan yang menjadi hak mereka.
Kasus ini mengingatkan bahwa hukum dan etika tidak selalu berjalan beriringan. Hukum menetapkan batas minimal yang wajib dipatuhi, sedangkan etika bertanya apakah sesuatu yang sah itu juga pantas, adil, dan menghormati manusia. Aturan lama memenuhi syarat yang pertama, tetapi gagal pada yang kedua.
Martabat manusia berarti pengakuan bahwa setiap orang adalah subjek yang bernilai tinggi, bernalar, dan berotonom, sehingga wajib dihormati dan dilindungi hukum negara (Rizal, t.t.). Kalau kasus tadi diuji dengan tiga dimensi martabat, hasilnya jelas.
Pada dimensi kebebasan dan otonomi, warga berhak menentukan keyakinannya tanpa paksaan. UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ketika dokumen kependudukan tidak menyediakan tempat bagi keyakinan seseorang, otonomi itu ikut tidak dihargai.
Pada dimensi pengakuan hak asasi, hak dimiliki seseorang karena ia manusia, bukan karena statusnya diakui administrasi (Rizal, t.t.). Negara wajib melindungi warga dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Di sini negara punya dua tugas: tidak menekan warganya, dan menyediakan layanan yang setara.
Pada dimensi bela rasa, kebijakan publik layak disebut etis bila berpihak pada kelompok yang lemah dan terpinggirkan (Rizal, t.t.). Kelompok kecil seperti penghayat kepercayaan jarang punya suara yang cukup keras dalam penyusunan aturan. Karena itulah ukuran etis sebuah kebijakan justru terlihat dari cara ia memperlakukan mereka.
Kasus ini juga memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak cukup dinilai dari legalitasnya. Legitimasi moral yang sejati diukur dari cara kekuasaan dijalankan, bukan hanya dari cara ia diperoleh (Rizal, t.t.). Gagasan Immanuel Kant tentang manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat (Kant, 1785), mengingatkan bahwa kemudahan administrasi tidak boleh dibayar dengan hilangnya pengakuan pada seseorang.
Apa yang Bisa Dipetik
Pertama, setiap aturan perlu diuji dengan pertanyaan sederhana sebelum ditetapkan: apakah aturan ini mengangkat martabat warga, atau menjadikan sebagian dari mereka tidak terlihat? Kedua, kelompok yang paling terdampak harus didengar sejak awal, bukan setelah keluhan menumpuk. Ketiga, negara perlu mendata seluruh warganya dengan baik, termasuk kelompok kecil, karena warga yang tidak terdata mudah tidak terlayani. Keempat, warga punya peran. Perubahan dalam kasus ini datang karena sejumlah warga menempuh jalur hukum untuk menuntut pengakuan, dan itu menunjukkan bahwa mempertanyakan aturan adalah bagian dari menjaga martabat bersama.
Warga atau Sekadar Berkas?
Jadi, warga atau sekadar berkas? Putusan MK 2017 memberi satu jawaban yang patut dicatat. Kolom yang bertahun-tahun kosong atau hanya berisi strip akhirnya bisa diisi, dan yang dipulihkan bukan sekadar data, melainkan pengakuan bahwa penghayat kepercayaan adalah warga yang setara. Namun pelaksanaannya yang baru terlihat di KTP pada 2019 mengingatkan bahwa pengakuan di atas kertas belum otomatis berarti pengakuan di lapangan.
Martabat manusia tidak diuji di mimbar. Ia diuji di loket pelayanan, di dokumen yang kita pegang, dan di keputusan-keputusan kecil yang dibuat setiap hari. Selama masih ada warga yang tidak menemukan tempatnya di dokumen dan layanan negara, pertanyaan di judul belum selesai dijawab. Menjawabnya tugas bersama: pejabat yang berwenang mengubah aturan, dan warga yang berani bertanya.
Daftar Sumber
• Anggriawan, F. (2020). Status hukum dokumen kependudukan aliran kepercayaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Bhirawa Law Journal, 1(1). jurnal.unmer.ac.id
• Good News from Indonesia. (2019, 22 Oktober). Penghayat kepercayaan bagian dari masyarakat yang harus kita jaga dan hormati. goodnewsfromindonesia.id
• Jawa Pos. (2017a, 8 November). Ada 187 penghayat kepercayaan, Sunda Wiwitan justru tak terdaftar. jawapos.com
• Jawa Pos. (2017b, 8 November). Jalani putusan MK, Kemendagri tunggu masukan 2 kementerian. jawapos.com
• Kant, I. (1785). Groundwork of the Metaphysics of Morals.
• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
• PSHK FH UII & Mahkamah Konstitusi RI. (2023). FGD pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 tentang kolom agama dalam KTP bagi penghayat kepercayaan. Sleman, 7-9 September 2023. law.uii.ac.id
• Rizal, D. (t.t.). Martabat manusia dalam etika politik [Slide kuliah Etika Politik].
• Tirto.id. (t.t.). Seberapa banyak jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia? tirto.id
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





































Discussion about this post