TEBO – Penertiban kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) oleh Polres Tebo tampaknya belum memberikan efek jera. Belum genap sepekan setelah dilakukan penertiban di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kendaraan yang diduga digunakan untuk melangsir BBM kembali terlihat memenuhi antrean.
Pantauan pada Kamis pagi (5/11/2026), sejumlah mobil dengan kondisi yang terlihat tidak layak jalan kembali mengantre untuk mengisi BBM di salah satu SPBU di Kabupaten Tebo, Jambi. Bahkan, antrean kendaraan tersebut mengular hingga ke badan Jalan Lintas Tebo-Jambi.
Kondisi ini kembali dikeluhkan masyarakat, khususnya pengendara yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Pasalnya, antrean panjang didominasi kendaraan yang diduga berulang kali melakukan pengisian BBM dalam jumlah tertentu.
Seorang pengendara travel yang enggan disebutkan namanya mengaku kesulitan mendapatkan BBM akibat panjangnya antrean kendaraan tersebut.
Ia menyebut, kendaraan seperti miliknya yang hanya sesekali mengisi BBM untuk kebutuhan perjalanan justru harus menunggu lama. Sementara itu, mobil-mobil yang diduga digunakan untuk melangsir BBM kembali terlihat memenuhi antrean.
Kembalinya aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan terhadap efektivitas penertiban yang sebelumnya dilakukan Polres Tebo. Masyarakat berharap penindakan tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan rutin agar praktik yang merugikan konsumen tidak kembali berulang.
Di sisi lain, pengelola SPBU juga perlu dimintai pertanggungjawaban terkait mekanisme penyaluran BBM di lokasi tersebut. Sebab, SPBU bukan sekadar tempat menjual BBM, melainkan penyalur yang wajib memastikan distribusi dilakukan sesuai ketentuan.
Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur, ditegaskan bahwa SPBU hanya diperbolehkan menyalurkan BBM kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan BBM kepada pengecer yang bertujuan mendapatkan keuntungan.
Aturan tersebut juga mewajibkan badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran BBM oleh SPBU. Bahkan, badan usaha tersebut bertanggung jawab atas kegiatan penyaluran yang dilakukan penyalurnya, termasuk apabila ditemukan pelanggaran.
Selain itu, apabila BBM yang diselewengkan merupakan BBM bersubsidi, praktik penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Sementara itu, dari aspek perlindungan konsumen, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, serta kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Atas kondisi tersebut, Polres Tebo dan BPH Migas diminta kembali turun melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pengisian BBM di SPBU yang menjadi sorotan.
Pengelola SPBU juga perlu dimintai klarifikasi mengenai sistem pengawasan, pola pengisian kendaraan, serta langkah pencegahan terhadap dugaan praktik pelangsiran.
Jangan sampai penertiban hanya menjadi kegiatan sesaat, sementara kendaraan yang diduga melangsir BBM kembali bebas memenuhi antrean dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terus dirugikan.









































Discussion about this post