Sekjen DPP LSM Mappan Hadi Prabowo S.H menilai kerusakan parah ruas Padang Lamo telah memasuki kategori darurat pelayanan publik dan mengindikasikan adanya pembiaran sistematis oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Jalan provinsi yang seharusnya menjamin konektivitas dan keselamatan justru berubah menjadi sumber penderitaan masyarakat selama bertahun-tahun.
Baca juga
Pelanggaran Hak Dasar atas Infrastruktur Layak
Dalam perspektif pelayanan publik, akses jalan yang aman merupakan hak dasar warga negara. Kondisi Padang Lamo yang hancur, berlubang dalam, berlumpur, dan kerap tidak dapat dilalui saat hujan dinilai sebagai bentuk kegagalan Pemerintah Provinsi Jambi dibawah Komando Alharis Selaku Gubernur Jambi untuk melindungi warganya.
Hadi Prabowo S.H menegaskan, pembiaran berkepanjangan terhadap jalan strategis dapat dikategorikan sebagai kelalaian penyelenggara pemerintahan.
“Masyarakat membayar pajak, tetapi tidak mendapatkan layanan dasar. Ini bentuk pengabaian kewajiban konstitusional pemerintah daerah,”
Adapun ruas terparah dapat kami jelaskan :
1. Ruas Tebo – Simpang Logpon terdapat dibeberapa desa diantaranya :
a. Desa Tugurejo – Desa Bedaro Rampak (Kecamanat Tebo Tengah Kabupaten Tebo)
b. Tambun Arang – Teluk Langkap -Punti Kalo – Bano Rejo – Desa Baru – Teluk Singkawang (Kecamatan Sumaya Kabupaten Tebo)
2. Sungai Rambai – Pagar Puding – Jambu – Rambahan – Rantau Langkap – Tanjung Aur – Pulai Temiang – Teluk Kuali (Kecamatan Tebo Ulu)
Indikasi Kuat Salah Kelola Anggaran Infrastruktur
Penelusuran Kami dari DPP LSM MAPPAN menemukan indikasi bahwa kerusakan kronis tidak sebanding dengan besarnya anggaran infrastruktur yang dialokasikan setiap tahun dalam APBD Provinsi Jambi.
Temuan lapangan menunjukkan:
Perbaikan bersifat tambal sulam serta penangan darurat yang dilakukan secara swakelola dan tidak bertahan lama Tidak terlihat peningkatan struktur jalan secara permanen.
Drainase tidak berfungsi sehingga mempercepat kerusakan Lalu lintas kendaraan berat tidak diimbangi penguatan konstruksi Kondisi ini memunculkan dugaan adanya perencanaan yang tidak kompeten, pengawasan lemah, atau potensi penyimpangan penggunaan anggaran.
Tanggung Jawab Kepemimpinan Dipertanyakan
Hadi Prabowo S.H, secara terbuka menyoroti kepemimpinan Gubernur Jambi, Al Haris, yang dinilai tidak menunjukkan langkah luar biasa untuk menangani krisis infrastruktur tersebut.
Menurut mereka, jalan provinsi dengan fungsi strategis seharusnya menjadi prioritas utama, bukan dibiarkan rusak hingga menahun.
“Jika pemerintah provinsi tidak mampu memperbaiki jalan sendiri, seharusnya segera meminta intervensi pusat. Pembiaran justru menunjukkan kegagalan manajerial.”
Dampak Sosial-Ekonomi yang Sistemik
Kerusakan Jalan Padang Lamo bukan hanya persoalan transportasi, tetapi telah memicu efek domino luas:
Harga barang kebutuhan pokok meningkat di wilayah terdampak Biaya distribusi hasil perkebunan melonjak Akses pendidikan dan kesehatan terganggu Risiko kecelakaan lalu lintas tinggi Potensi isolasi wilayah pedalaman
Hadi Prabowo juga menambahkan bahwa kondisi ini berpotensi memperdalam kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jambi.
Indikasi Pembiaran Berulang Tahun ke Tahun
Dokumentasi warga menunjukkan kerusakan terjadi dalam waktu lama tanpa solusi permanen. Program perbaikan yang ada diduga tidak menyentuh akar masalah dan hanya bersifat sementara.
Hal ini mengarah pada dugaan adanya pola kebijakan yang tidak berorientasi pada penyelesaian, melainkan sekadar menjaga citra administratif.
Desakan Audit, Investigasi, dan Pertanggungjawaban
Hadi Prabowo mendesak: Audit menyeluruh terhadap anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan provinsi yang terdapata pada Bidang Alkal dan Bina Marga Dinas PUTR Provinsi Jambi.
Pemeriksaan kualitas pekerjaan infrastruktur oleh lembaga independen Evaluasi kinerja dinas terkait di lingkungan Pemprov Jambi
Intervensi pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR Penegakan hukum jika ditemukan unsur penyimpangan atau kerugian negara
Kesimpulan LSM Mappan :
Kerusakan Jalan Padang Lamo diduga bukan semata akibat faktor teknis atau alam, melainkan cerminan kegagalan tata kelola infrastruktur daerah.
Tanpa tindakan tegas dan transparan, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di Provinsi Jambi.
Hadi Prabowo S.H menegaskan bahwa keselamatan warga dan keberlangsungan ekonomi daerah tidak boleh dikorbankan oleh kelambanan birokrasi atau salah prioritas pembangunan.
Discussion about this post